Wartasaburai.com – Mulai 1 Juli 2025, seluruh layanan administrasi kependudukan di Klaten akan dilakukan sepenuhnya secara online, sesuai dengan kebijakan Disdukcapil setempat.
Pelayanan dilakukan melalui Sistem Layanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan (Sakura).
Program ini akan terus disosialisasikan kepada seluruh masyarakat Klaten.
Nantinya anak-anak muda akan diedukasi dan diajarkan cara memanfaatkannya.
Hal tersebut disampaikan dalam sosialisasi dan bimbingan teknis optimalisasi pelayanan online Sakura di Gedung Paripurna DPRD Klaten.
Dihimpun dari Radar Solo, Kamis (19/6/2025) Kepala Disdukcapil Klaten Amin Mustofa menjelaskan pihaknya telah mengembangkan sistem administrasi kependudukan berbasis digital, Sakura, yang diluncurkan sejak 2022.
Menurunnya, pelayanan online itu untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat.
Adapun pelayanan adminduk yang akan dilayani online meliputi pengurusan keluarga (KK), KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga akta kelahiran.
Meskipun pelayanan online secara penuh akan berlaku mulai bulan depan, sampai saat ini masih banyak masyarakat yang mengakses layanan secara tatap muka dengan datang langsung ke Kantor Disdukcapil Klaten.
Padahal, persyaratan sudah memenuhi untuk diajukan melalui online.
Oleh sebab itu, Disdukcapil akan terus mengoptimalisasikan Sakura sehingga diharapkan bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, layanan di Kantor Disdukcapil Klaten tidak akan ditutup meskipun pelayanan online diterapkan secara penuh.
Disdukcapil terus mengedukasi masyarakat untuk melakukan pengurusan administrasi kependudukan secara online melalui Sakura.
Sementara itu, Bupati Klaten Hamenang Wajar Ismoyo mendukung penuh pengembangan pelayanan adminduk melalui Sakura.
Bupati berharap agar Sakura ke depannya bisa lebih membumi sehingga masyarakat dapat mengakses secara langsung untuk mengurus adminduk.
Operator desa akan membantu masyarakat lanjut usia dalam pengurusan administrasi kependudukan.
Di samping itu, penggunaan Sakura juga bertujuan untuk memotong calo pengurusan administrasi kependudukan.