Wartasaburai.com – Pemerintah akan menguji coba penyaluran bansos digital di Banyuwangi mulai September 2025.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan hal tersebut usai menghadiri Rapat Pleno Perdana Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah di Kantor DEN, Lantai 17, Jl. M.H. Thamrin, Jakarta.
Bansos digital merupakan langkah awal implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 83 Tahun 2025 tentang Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah.
Ini sebagai pilot challenge nasional di mana pemerintah akan memfokuskan pada bansos yang dikelola oleh Kementerian Sosial (Kemensos).
“Digitalisasi bansos ini adalah kemajuan besar. Nanti yang mendaftar akan diterima atau ditolak oleh sistem, bukan oleh petugas. Ini bentuk transparansi sekaligus efisiensi,” ujarnya, Selasa (26/8/2025), seperti dilansir dari laman resmi Kemensos.
Gus Ipul menilai dengan adanya sistem digital, penyaluran bansos akan lebih akurat, transparan, serta akuntabel.
Jika bansos digital berjalan, maka akan terbuka potensi penghematan anggaran negara hingga Rp14 triliun per tahun.
Angka tersebut, kata dia, hanya untuk bansos yang dikelola Kemensos dengan asumsi masih adanya penerima bansos yang belum tepat sasaran.
Di sisi lain, Gus Ipul menyebut uang negara juga bisa diselamatkan dan sampai kepada masyarakat yang benar-benar berhak.
Sementara itu, penyaluran bansos selama ini tidak hanya dikelola Kemensos, tetapi juga banyak kementerian dan lembaga (K/L) serta pemerintah daerah.
Melalui kebijakan baru ini, proses penyaluran bansos akan diintegrasikan melalui Portal Perlindungan Sosial Nasional yang akan menjadi pusat pendaftaran dan verifikasi penerima bansos.
Dalam skema bansos digital ini, masyarakat akan memiliki akses penuh untuk mendaftarkan diri sendiri maupun orang lain sebagai calon penerima bansos.
Gus Ipul menjelaskan masyarakat bisa mendaftarkan diri secara langsung melalui portal bansos digital dengan memanfaatkan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Bagi masyarakat yang tidak memiliki ponsel, proses pendaftaran dapat dilakukan melalui pendamping PKH yang akan membantu perekaman biometrik.
Saat pendaftaran, sistem akan melakukan verifikasi secara otomatis dan menentukan method layak atau tidak layak penerima bansos.
Kemudian Gus Ipul juga menyoroti perubahan positif di tengah masyarakat di mana banyak yang sukarela mengundurkan diri atau menolak menjadi penerima bansos karena merasa sudah tidak berhak.
“Kesadaran masyarakat kita makin tinggi. Semakin banyak yng secara sukarela mengundurkan diri sebagai penerima bansos karena merasa ekonominya sudah lebih baik,” tuturnya.
Gus Ipul menyebut hal tersebut sebagai semangat bansos digital, yaitu tepat sasaran, transparan, dan partisipatif.
Sementara itu, uji coba di Banyuwangi akan menjadi dasar penyempurnaan kebijakan bansos digital sebelum diperluas secara nasional.
Pemerintah berharap, dengan adanya integrasi records dan proses otomatisasi, bansos dapat disalurkan dengan lebih cepat, tepat, dan efisien.