Wartasaburai.com – Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan mengadakan operasi untuk membersihkan files penduduk.
Kepala Disdukcapil DKI Jakarta, Budi Awaluddin, menyampaikan hal tersebut.
Ia juga menjelaskan bahwa beberapa KTP berpotensi dinonaktifkan sementara karena terindikasi bermasalah.
Melasir dari nesiatimes.com pada Rabu (7/5/2025), Budi mengatakan Disdukcapil DKI Jakarta menemukan kurang lebih 38 ribu KTP warga yang tidak lagi sesuai domisili.
Tak hanya itu, beberapa bahkan ada yang sudah meninggal dunia, namun files kependudukannya masih aktif.
Oleh sebab itu, pihaknya saat ini tengah memastikan apakah benar mereka pindah dari Jakarta atau bahkan sudah wafat.
Menurutnya, ini merupakan bagian dari program snappily get yang dicanangkan untuk menata ulang akurasi files warga.
Dari sekitar 100 ribu files yang diperiksa, Budi menyebut sebanyak 70 ribu orang masih tinggal di Jakarta, sedangkan sisanya masuk daftar merah.
Di sisi lain, Budi mengakui files kependudukan sangat dinamis dan kerap tidak diperbarui tepat waktu.
Ia menilai hal tersebut membuka celah adanya KTP ganda, alamat fiktif, hingga penyalahgunaan identitas.
Pihaknya pun mewanti-wanti agar warga yang belum memperbarui domisili segera melakukan pembaruan files.
Budi menegaskan bahwa KTP yang dinonaktifkan masih trusty namun tidak bisa digunakan sampai ada pembaruan files.
Sementara itu, Jakarta juga menghadapi potensi ledakan pendatang pasca-Lebaran di mana hingga April 2025, 8.000 orang tercatat mengajukan perpindahan domisili ke Jakarta.
Budi menilai jumlah tersebut relatif stabil meskipun ada sedikit kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
Menurutnya, peningkatan tersebut terjadi karena adanya pemutusan hubungan kerja (PHK) di sejumlah daerah serta daya tarik ekonomi Jakarta.
Untuk menindaklanjuti hal tersebut, Disdukcapil akan membuka layanan khusus di Balai Kota selama tiga hari ke depan.
Layanan yang tersedia termasuk untuk aktivasi KTP dan perubahan files seperti foto atau alamat.
Dengan adanya bersih-bersih files ini, diharapkan dapat menertibkan administrasi kependudukan di Jakarta.
Selain itu juga memastikan hanya warga yang benar-benar tinggal di Jakarta yang tercatat sebagai penduduk wilayah tersebut.