Wartasaburai, Bandar Lampung — Polemik panjang SMA Siger kembali memanas. Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, meluapkan kejengkelannya terhadap sikap Pemerintah Kota yang dinilai lebih sibuk memainkan emosi ketimbang menyelesaikan persoalan secara hukum dan administratif.
Asroni mengaku menyaksikan langsung suasana tegang saat menghadiri kegiatan di SMP Negeri 31 Bandar Lampung. Ia menuturkan, pejabat Pemkot yang duduk di sampingnya menunjukkan sikap emosional, mulai dari omelan hingga tangisan.
Namun bagi politisi Partai Gerindra itu, ekspresi semacam itu sama sekali tidak relevan dalam pengambilan kebijakan publik.“Kebijakan itu bukan ditentukan dengan marah atau menangis. Yang dibutuhkan kepatuhan pada aturan. Kalau prosesnya salah, ya harus dibenahi,” ujar Asroni kepada wartawan, Selasa malam (26/1/2025).Asroni menyindir keras sikap emosional tersebut.
Ia bahkan mempertanyakan ketulusan ekspresi yang dipertontonkan ke publik.“Saya lihat saja sambil senyum. Soal air mata itu asli atau tidak, saya juga tidak tahu. Polanya dari dulu begitu,” katanya.Menurut Asroni, sumber persoalan justru terletak pada status legalitas yayasan SMA Siger yang hingga kini belum sepenuhnya jelas.
Ia menegaskan DPRD hanya menagih prosedur yang benar, bukan menghambat program pendidikan.“Kalau mau dibantu, ya lengkapi syarat hukumnya. Jangan malah main perasaan di depan media,” tegasnya.
Kritik Asroni semakin tajam saat menyinggung rencana penggelontoran anggaran hingga Rp5 miliar untuk SMA Siger. Ia menilai Pemkot keliru dalam menentukan sasaran penerima manfaat.“Masak anak ASN, TNI, Polri mau dikasih beasiswa. Itu kan sudah kategori mampu. Aturannya jelas,” katanya.
Tak hanya itu, Asroni juga mengingatkan Pemkot agar tidak bersikap pilih kasih. Ia menyoroti banyaknya sekolah swasta di Bandar Lampung yang selama ini berjuang hidup-mati tanpa perhatian pemerintah.
Ia menyebut sejumlah sekolah seperti SMA Swadipa, Bina Mulia, SMA Persada Kemiling, Taman Siswa, hingga Baprintis, yang menampung siswa dari keluarga tidak mampu namun luput dari bantuan.“Kalau mau adil, data semua siswa tidak mampu di seluruh sekolah swasta. Jangan hanya kejar satu sekolah yang legalitasnya saja masih bermasalah,” ujarnya.
Asroni juga mengingatkan Pemkot agar berhenti membangun narasi seolah-olah DPRD menjadi penghambat kebijakan. Menurutnya, pola adu domba semacam ini pernah terjadi pada kasus lain di masa lalu.“Kalau tidak disetujui, DPRD dituduh menghambat. Pola lama seperti itu jangan diulang,” kata Asroni.
Ia menegaskan DPRD tidak akan memberikan asistensi atau persetujuan terhadap program yang dinilai melanggar aturan.“Silakan duduk bersama, bereskan aset yayasan, selesaikan izin di provinsi.
Jangan cuma lantang bicara, tapi administrasi kosong,” ujarnya.Menutup pernyataannya, Asroni memastikan DPRD Kota Bandar Lampung tidak akan goyah meski mendapat tekanan politik.“Kami tidak akan menandatangani kebijakan yang cacat hukum.
Kami tahu di lapangan siapa yang benar-benar butuh bantuan, bukan yang sekadar dijadikan alat ambisi,” pungkasnya.