Program pengadaan 1.000 unit payung untuk pelaku UMKM tahun anggaran 2025 oleh Dinas Perindustrian Kota Bandar Lampung menuai kritik.
Harga satuan payung yang mencapai Rp600 ribu per unit dinilai jauh di atas harga pasaran untuk produk sejenis.
Kepala Bidang Kerja Sama, Pengawasan, Promosi, dan Investasi Industri, Mirsanudin, membenarkan nilai tersebut.
Ia menyatakan angka itu sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Umum Pengadaan (RUP) 2025.
“Nilai satuannya memang Rp600 ribu,” ujarnya.
Namun, penelusuran di pasaran menunjukkan payung dengan spesifikasi serupa yang dilengkapi tripod dijual di kisaran Rp300 ribuan per unit dengan kualitas yang dinilai baik. Perbedaan harga yang mencolok ini memicu pertanyaan tentang efisiensi penggunaan anggaran.
Total anggaran program tercatat Rp600 juta untuk 1.000 unit payung. Selain itu, terdapat biaya distribusi sebesar Rp15 juta untuk sewa kendaraan pengiriman ke 20 kecamatan di Kota Bandar Lampung.
Sorotan tidak hanya tertuju pada harga, tetapi juga kualitas barang. Sejumlah penerima bantuan mengaku payung yang diterima tidak bertahan lama.
Salah seorang penerima yang meminta identitasnya dirahasiakan menyebut payung tersebut sudah rusak hanya dalam hitungan bulan.
“Besinya cepat berkarat, rangkanya rapuh, dan kainnya sobek. Sekarang sudah tidak bisa dipakai,” katanya.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas barang yang dibeli menggunakan anggaran publik.
Selain itu, selisih harga dengan pasaran memperkuat desakan agar proses pengadaan diperiksa lebih transparan dan akuntabel, sehingga bantuan yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi pelaku UMKM dan tidak membebani keuangan daerah.