Bandarlampung, Wartasaburai – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kota Bandarlampung tengah menjadi sorotan tajam Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Komisi III menilai realisasi proyek infrastruktur tahun anggaran 2025 sangat lamban, bahkan hingga pertengahan Juli ini belum mencapai 30 persen.
Wakil Ketua Komisi III DPRD, Dedi Yuginta, menyebut kondisi tersebut sangat memprihatinkan dan memperingatkan Dinas PU agar segera melakukan pembenahan.
Jika tidak, DPRD membuka opsi untuk membekukan usulan penambahan anggaran dalam APBD Perubahan.“Progres pekerjaan baru sekitar 20 sampai 30 persen, padahal ini sudah bulan Juli.
Bagaimana masyarakat bisa yakin kualitas pembangunannya bagus kalau pelaksanaannya saja tidak tepat waktu?” ujar Dedi saat dikonfirmasi via telepon, Senin (14/7).Menurutnya, keterlambatan ini bisa berdampak buruk terhadap mutu infrastruktur, sebab waktu yang tersisa akan membuat kontraktor bekerja terburu-buru.
Dedi juga menyayangkan alasan yang dilontarkan pihak PU, yang menyalahkan konsultan perencanaan.“Selalu beralasan konsultan lambat. Ini hanya menunjukkan lemahnya koordinasi dan tidak adanya tanggung jawab yang jelas,” katanya tegas.
Lebih lanjut, Dedi mengisyaratkan akan melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah proyek guna memverifikasi langsung situasi di lapangan. Ia pun mempertanyakan logika permintaan tambahan anggaran sementara realisasi sebelumnya masih minim.“Kalau anggaran yang ada saja belum dimanfaatkan secara maksimal, kenapa harus minta tambahan lagi? Ini jelas tidak masuk akal,” tegasnya.
Komisi III juga menyoroti persoalan lain seperti utang yang belum diselesaikan Dinas PU kepada pihak rekanan. Bagi mereka, masalah lama belum tuntas, namun sudah muncul permintaan dana baru.Sementara itu, Kepala Dinas PU Kota Bandarlampung, Dedi Setiyoso, menyatakan pihaknya masih percaya diri semua proyek dapat diselesaikan tepat waktu.“Kita tetap optimis.
Proses tender sudah rampung, tinggal pelaksanaan fisiknya di lapangan,” ujar Dedi.Diketahui, pada Senin (14/7), Komisi III DPRD sempat menggelar rapat evaluasi kinerja Dinas PU yang dipimpin Ketua Komisi III, Agus Djumadi, didampingi Wakil Ketua Dedi Yuginta, Sekretaris Aderly Imelia Sari, serta sejumlah anggota lainnya.Kini, publik menanti langkah nyata dari Dinas PU dan sejauh mana tekanan DPRD akan membawa perubahan.
Apakah ini akan menjadi momentum perbaikan atau justru menguatkan indikasi lemahnya manajemen proyek di lingkup Pemkot Bandarlampung?