Wartasaburai.com – Jumlah gaji untuk guru yang mengajar di sekolah rakyat saat ini masih dalam tahap pembahasan.
Kementerian Sosial dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) sedang mendiskusikan hal tersebut.
Menteri Sosial Saifullah Yusuf alias Gus Ipul menyampaikan bahwa pihaknya telah mempertimbangkan beberapa angka.
Ia mengungkapkan bahwa perkiraan gaji terendah bagi guru sekolah rakyat adalah setara dengan UMR.
“Harapan kita lebih dari (UMR) lah ya,” terangnya, dilansir pada Sabtu (19/4/2025).
Lebih lanjut, Gus Ipul menyebut rekrutmen guru sekolah rakyat akan diambil dari pengajar yang sudah mendapatkan sertifikasi program Pendidikan Profesi Guru (PPG).Online mengajar
Nantinya, para pengajar akan dikontrak khusus melalui kontrak kerja individu dan tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara (ASN) maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Gus Ipul mengatakan pemerintah tidak akan mengambil guru yang sudah berstatus ASN atau PPPK karena umumnya mereka sudah bertugas di daerah.
Mengingat daerah juga kekurangan, maka pihaknya tidak akan mengganggu proses belajar-mengajar di tempat guru tersebut sudah bekerja.
Terkait jadwal rekrutmen guru sekolah rakyat, rencananya akan dibuka pada paruh kedua April 2025 dan selesai pada
Proses rekrutmen ini juga bersamaan dengan penerimaan peserta didik yang akan bersekolah di sekolah rakyat.
Pada tahap awal, sekolah rakyat yang akan dibuka di tahun ajaran 2025/2026 ada sebanyak 53 sekolah.
Sekolah tersebut tersebar di berbagai wilayah, di antaranya Jakarta, Bekasi, Temanggung, Magelang, Bandung, Kalimantan, Aceh, hingga Papua.
Adapun semua mekanisme penerimaan guru hingga kurikulum pembelajaran juga telah disepakati oleh Kemendikdasmen, Kemensos, dan Kementerian PU.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berencana membangun 200 sekolah rakyat yang berada di bawah Kemensos.
Sekolah rakyat merupakan program pendidikan gratis untuk memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu berbentuk asrama atau boarding school.
Seluruh kebutuhan sekolah mulai dari seragam, makan, asrama, peralatan sekolah, dan lainnya 100 persen akan ditanggung oleh negara.
Sementara itu, pemerintah memanfaatkan integrasi antara data pokok pendidikan (Dapodik) dan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTSEN) untuk melakukan rekrutmen peserta didik.
Siswa yang berhak mengikuti sekolah rakyat adalah yang berasal dari keluarga dalam desil 1 dan 2 (kategori paling miskin) dan tidak terdata di Dapodik.
