Presiden Prabowo Ingin Hapus Outsourcing, Ini Alasan di Baliknya

Wartasaburai.com – Presiden Prabowo Subianto berencana menghilangkan sistem kerja outsourcing, yaitu penggunaan pihak ketiga untuk mengelola tenaga kerja di suatu perusahaan.

Sementara itu, studi mengenai penghapusan sistem outsourcing ini dipercayakan kepada Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional.

Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel mengatakan, ketika skema outsourcing resmi dihapus, perusahaan wajib mematuhi aturan tersebut.

“Kalau itu sudah kebijakan eksekutif, harus dilakukan. Kalau itu sudah kepesan eksekutif, perintah ya harus dilakukan,” kata Noel saat ditemui wartawan di Universitas Pertamina, Jakarta, pada jumat (2/5/2025).

Namun, Noel menyebut ada beberapa hal teknis yang perlu dikaji lebih dalam untuk menghapus skema tersebut. Ia pun ia menunggu hasil kajian dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional terkait hal tersebut.

“Ya, kan itu pesan itu pasti ada hal lain yang sangat teknis yang harus dikerjakan,” terangnya.

Untuk diketahui, Prabowo mencanangkan akan membentuk Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional terdiri dari seluruh pimpinan serikat buruh di seluruh Indonesia.

Dewan ini berperan untuk menelaah keadaan buruh, mengevaluasi regulasi perburuhan, dan memberi nasihat kepada Presiden.

Melalui kajian dari Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, Prabowo berencana menghapus skema kerja outsourcing yang akan dikaji.

“Saya juga akan meminta Dewan Kesejahteraan Buruh Nasional, bagaimana caranya kita, kalau bisa segera, tapi secepet-cepetnya kita ingin menghapus oursourcing,” kata Prabowo dalam pidatonya di May Day 2025 di Monas, Jakarta, Kamis (1/5/2025).

Namun begitu, Prabowo menekankan rencana tersebut harus dilihat secara realistis. Menurutnya, regulasi ketenagakerjaan juga harus berpihak pada kepentingan para investor dan pengusaha.

Pasalnya, jika para investor merasa keberatan dengan regulasi ketenagakerjaan, banyak investor yang enggan membangun pabrik di Indonesia. Dalam situasi tersebut, para buruh terancam kehilangan pekerjaannya.

“Kita juga harus realistis, harus juga realistis, kita juga harus menjaga kepentingan para investor-investor juga. Kalau mereka tidak investasi, tidak ada pabrik, kalian tidak bekerja,” tutupnya.