Wartasaburai.com – Kementerian Sosial akan menyalurkan bansos bagi KPM berupa high-up Rp400.000 lewat skema BPNT dan PKH.
Dihimpun dari nesiatimes.com, Selasa (8/7/2025), sejumlah wilayah mulai membagikan undangan pencairan bansos PKH dan BPNT.
Nantinya KPM harus membawa undangan tersebut ketika mencairkan dana ke Kantor Pos atau bank penyalur, khususnya Bank BRI.
Penyaluran bansos PKH dan BPNT merupakan bagian dari program percepatan pemulihan ekonomi serta upaya penguatan daya beli masyarakat di tengah tekanan harga pangan yang masih tinggi di pertengahan tahun 2025.
Kehadiran undangan resmi menjadi indikator utama bahwa pencairan akan segera dilakukan.
Adapun jadwal pencairan bansos ditetapkan oleh petugas setempat yang bekerja sama dengan Kementerian Sosial (Kemensos).
KPM yang menerima undangan diminta agar menyiapkan kelengkapan administrasi untuk mencairkan bansos.
Di antaranya yaitu KTP asli, kartu keluarga, serta undangan fisik yang dibagikan oleh petugas Pos atau perangkat desa.
Sementara itu, pencairan bansos akan berlangsung secara bertahap sesuai kesiapan administrasi wilayah dan ketersediaan dana di masing-masing lokasi.
Bagi yang mencairkan melalui Bank BRI, pencairan akan dilakukan langsung ke rekening KKS atau melalui agen BRILink resmi.
Sedangkan untuk penyaluran di Kantor Pos, pencairan dilakukan secara tunai dan harus sesuai jadwal yang tertera pada undangan.
Adapun dana sebesar Rp 400.000 yang diterima merupakan bagian dari kebijakan penebalan bansos.
Pemerintah menggulirkan kebijakan tersebut sebagai tambahan dari nominal reguler bansos PKH dan BPNT.
Penebalan ini telah dilakukan dalam beberapa gelombang sebelumnya.
Pada Juli 2025 kembali dilanjutkan untuk daerah-daerah yang telah menyelesaikan verifikasi dan validasi recordsdata KPM terbaru.
Sementara itu, surat undangan yang dibagikan petugas merupakan syarat mutlak untuk mencairkan bansos kali ini.
KPM juga diimbau agar tidak melewatkan jadwal yang telah ditentukan.
Pasalnya keterlambatan bisa menyebabkan pencairan harus dijadwalkan ulang.
Di samping itu, petugas pos maupun pendamping sosial biasanya telah menjadwalkan pembagian secara merata agar tidak terjadi penumpukan.
Warga juga diminta berhati-hati terhadap pihak tidak bertanggung jawab yang menawarkan bantuan dengan syarat biaya tertentu.
Pemerintah menekankan pencairan bansos ini harus tanpa pungutan biaya apapun.
Apabila ada KPM yang belum menerima surat undangan, maka bisa mengecek melalui situs resmi Cek Bansos milik Kemensos.
Selain itu, bisa juga dengan bertanya langsung kepada ketua RT/RW atau pendamping PKH di wilayahnya.
Pemerintah juga membuka layanan aduan jika terdapat kendala pencairan, terutama bagi yang sudah menerima undangan tetapi dana belum tersedia di sistem.
Jika mengalami kendala tersebut, segera klarifikasi kepada pihak Bank BRI atau Kantor Pos untuk mempercepat proses penyaluran.
Adapun penebalan bansos Rp 400.000 ini diharapkan dapat membantu daya beli masyarakat.
Terutama di tengah harga kebutuhan pokok harian yang meningkat serta menjelang tahun ajaran baru sekolah.