Langsung ke konten 
Bandar Lampung, WartaSaburai.com – Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung menyoroti belum tersedianya data komprehensif terkait kondisi infrastruktur sekolah. Ketiadaan data tersebut dinilai menghambat penentuan prioritas pembangunan di sektor pendidikan.
Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandar Lampung, Asroni Paslah, menegaskan bahwa hingga saat ini pihaknya belum menerima data rinci dari Dinas Pendidikan.
“Kami belum pernah menerima data berapa jumlah ruang kelas yang rusak, berapa WC yang rusak, itu belum kami dapatkan,” ujarnya.
Ia mengatakan, keberadaan peta infrastruktur sekolah sangat penting untuk memastikan pembangunan berjalan tepat sasaran. Menurutnya, tanpa data yang jelas, pemerintah berisiko menyusun anggaran yang tidak berbasis prioritas.
Asroni juga mengaku telah meminta Dinas Pendidikan untuk segera menyusun peta infrastruktur tersebut. Ia menilai, data seperti jumlah ruang kelas rusak hingga kondisi fasilitas belajar harus terdokumentasi dengan baik.
“Kita sebenarnya ingin Dinas Pendidikan punya peta infrastruktur sekolah, mana gedung yang rusak. Saya juga sudah membaca LKPJ, tapi data itu tidak ada. Karena itu saya minta Disdik membuat peta infrastruktur sekolah secara lengkap,” katanya.
Berdasarkan hasil kunjungan lapangannya, Asroni menemukan masih banyak fasilitas sekolah yang tidak layak digunakan. Bahkan, ia menyebut sejumlah fasilitas merupakan bantuan lama yang kondisinya sudah menurun.
“Saya kunjungan ke sekolah, banyak yang sudah tidak layak. Bahkan ada yang sejak tahun 90-an bantuannya, sekarang kondisinya sudah tidak layak lagi,” ungkapnya.
Ia mencontohkan kondisi di wilayah pinggiran seperti Sukarame dan Kemiling. Di dua wilayah tersebut, masih ditemukan kursi siswa yang rusak, penuh coretan, hingga tambalan.
“Saya melihat di daerah Sukarame dan Kemiling, kursinya sudah tidak layak dipakai siswa. Ini tentu harus segera diperbaiki,” ujarnya.
Menurutnya, dengan adanya peta infrastruktur, pemerintah dapat menentukan sekolah mana yang harus diprioritaskan. Ia menekankan pentingnya penyusunan anggaran berbasis kebutuhan riil di lapangan.
“Jangan sampai membuat anggaran yang tidak prioritas. Kalau ada petanya, kita bisa tahu mana yang harus didahulukan dan mana yang tidak,” tegasnya.
Selain infrastruktur, Komisi IV juga menyoroti ketimpangan distribusi tenaga pendidik. Asroni menyebut, saat ini masih terjadi penumpukan guru di sekolah-sekolah favorit, sementara sekolah di daerah pinggiran justru kekurangan tenaga pengajar.
Ia menilai Dinas Pendidikan belum melakukan pemetaan secara menyeluruh terkait kebutuhan guru. Karena itu, pemerataan tenaga pendidik menjadi hal yang mendesak untuk diperbaiki.
Tak hanya itu, Asroni juga menyinggung belum tercapainya Angka Partisipasi Kasar (APK) dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) kepala daerah. Ia menduga ada siswa yang tidak terdata atau bahkan putus sekolah.
“APK belum tercapai. Ada dua kemungkinan, anak putus sekolah atau memang tidak melanjutkan. Misalnya masuk 1.000 siswa, tapi yang lulus hanya 900. Lalu ke mana yang 100 ini? Di LKPJ tidak tergambarkan secara utuh,” jelasnya.
Ia pun mendorong Dinas Pendidikan untuk segera melengkapi data pendidikan secara menyeluruh. Dengan data yang akurat, menurutnya, pemerintah dapat menyusun master plan pendidikan yang lebih matang dan terarah di Kota Bandar Lampung.***