Lampung Selatan, Warta Saburai — Gubernur Lampung, Rahmat Mirzani Djausal, meminta para pejabat administrator di lingkungan pemerintah provinsi, kabupaten/kota, hingga instansi vertikal di Lampung mampu menjadi motor penggerak inovasi pembangunan daerah.

Pesan tersebut disampaikan Gubernur Mirza saat membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 di Aula Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Lampung, Rabu (20/5/2026).

Menurut Mirza, pejabat administrator tidak lagi cukup hanya menjalankan fungsi birokrasi administratif. Mereka dituntut menjadi arsitek kebijakan yang kreatif, inovatif, dan mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat.

“Lampung ini kaya komoditas; padi, jagung, ubi kayu, hingga kopi kita unggul di tingkat nasional. Namun tantangan terbesarnya adalah bagaimana regulasi yang kita buat mampu mengonversi kekayaan alam ini menjadi kemakmuran nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujar Mirza.

Ia menegaskan, tujuan utama pemerintah adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana amanat Pembukaan UUD 1945, yakni memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Mirza menyebut Lampung memiliki potensi besar di sektor pertanian. Provinsi Lampung tercatat sebagai peringkat keenam nasional untuk produksi padi dan jagung, peringkat pertama untuk ubi kayu dan nanas, serta peringkat kedua untuk kopi dan lada.

Meski demikian, ia menyoroti masih tingginya angka kemiskinan di Lampung pada periode 2024–2025 yang berada di kisaran 10,6 persen. Menurutnya, sebagian besar kantong kemiskinan berada di wilayah pedesaan dengan mayoritas masyarakat bekerja di sektor pertanian.

Karena itu, ia meminta seluruh jajaran pemerintah mampu menghadirkan kebijakan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani.

Selain sektor ekonomi, Mirza juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia sejak usia dini melalui pemenuhan nutrisi protein seperti ayam, telur, dan ikan yang dinilai melimpah di Lampung.

Menurut dia, langkah tersebut penting untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kecerdasan generasi muda Lampung menuju Indonesia Emas 2045.

Dalam arahannya, Mirza turut mengingatkan pentingnya efisiensi dalam pengelolaan anggaran daerah. Ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah menghindari belanja yang bersifat seremonial dan tidak memberikan dampak ekonomi nyata.

“Ubah pola pikir kita. Hindari belanja anggaran yang tidak efektif atau sekadar seremonial. Di Lampung, jika kita membelanjakan satu rupiah APBD, maka kemanfaatan ekonomi yang dirasakan masyarakat minimal harus bernilai lima rupiah,” tegasnya.

Sebagai upaya mendorong sektor riil, Pemerintah Provinsi Lampung menargetkan penyaluran pupuk organik cair (POC) gratis untuk 1 juta hektare lahan pertanian pada 2025–2026.

Program dengan alokasi anggaran sekitar Rp150 miliar tersebut diproyeksikan mampu meningkatkan produktivitas pertanian, daya beli petani, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah hingga mencapai 6,2–6,4 persen.

Selain itu, pemerintah daerah juga akan memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui pengelolaan mandiri sektor strategis seperti pelabuhan perikanan, pabrik pakan, dan sumber energi sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

Di akhir arahannya, Mirza menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah sangat ditentukan oleh kualitas aparatur pemerintah sebagai penggerak utama birokrasi.

“Ibarat kendaraan, sebagus apa pun mobilnya tidak akan sampai tujuan jika sopirnya tidak tahu arah jalan. Jajaran pejabat administrator hari ini adalah motor penggerak yang akan menentukan arah dan mengantarkan Lampung menuju gerbang Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.