Langsung ke konten 
Bandar Lampung, Warta Saburai — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai upaya pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi instrumen strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Lampung, Ahmad Basuki, dalam rapat dengar pendapat bersama Satuan Tugas MBG dan Koordinator Wilayah MBG Lampung, Senin (20/4/2026).
Dalam forum tersebut, Ahmad Basuki menekankan pentingnya optimalisasi potensi ekonomi lokal melalui program MBG, terutama dengan melibatkan petani dan pelaku usaha daerah sebagai pemasok utama kebutuhan bahan pangan.
Menurutnya, besarnya alokasi anggaran MBG di Provinsi Lampung yang diperkirakan mencapai Rp1,1 triliun per bulan merupakan peluang signifikan untuk memperkuat perekonomian daerah. Ia menilai, jika dikelola secara tepat, dana tersebut dapat memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi sektor pertanian dan usaha lokal.
Meskipun pengelolaan anggaran MBG berada di bawah kewenangan pemerintah pusat melalui Badan Gizi Nasional dan tidak disalurkan melalui organisasi perangkat daerah (OPD), Ahmad Basuki menegaskan bahwa manfaat ekonominya tetap dapat dirasakan secara langsung di tingkat daerah.
“Anggaran yang besar ini seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan petani lokal, bukan justru mengalir ke luar daerah,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa sekitar 70 persen anggaran program MBG dialokasikan untuk pengadaan bahan pangan, seperti beras, telur, daging, susu, dan berbagai komoditas lainnya. Dengan struktur ekonomi Lampung yang didominasi sektor pertanian, kondisi ini dinilai sebagai peluang besar untuk memperkuat ketahanan ekonomi lokal.
Namun demikian, ia mengingatkan agar pengadaan bahan baku tidak bergantung pada pasokan dari luar daerah maupun industri berskala besar. Ketergantungan tersebut dinilai berpotensi mengurangi manfaat ekonomi yang seharusnya dapat dirasakan oleh masyarakat lokal.
Sementara itu, Kepala KPPG Lampung-Bengkulu, Achmad Heri Setiawan, mengungkapkan bahwa hingga saat ini sebanyak 1.071 dapur MBG telah beroperasi di wilayah Lampung, dengan sekitar 1.120 dapur lainnya masih dalam tahap persiapan.
Ia menyebutkan bahwa setiap dapur MBG rata-rata mengelola anggaran sekitar Rp1 miliar per tahun. Selain itu, terdapat kebijakan terbaru yang memasukkan tenaga pendidik sebagai salah satu penerima manfaat program tersebut.
Meski demikian, pelaksanaan program MBG masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia serta aspek administrasi yang belum sepenuhnya optimal.
“Beberapa dapur masih belum berjalan maksimal karena kendala operasional, termasuk keterbatasan SDM dan pengelolaan administrasi,” jelasnya.
Di samping itu, pihaknya juga mencatat adanya keluhan dari masyarakat terkait variasi menu makanan yang dinilai masih kurang beragam.
“Penyusunan menu dan distribusi bahan baku masih menjadi tantangan yang terus kami evaluasi,” tambahnya.***