Lampung, WartaSaburai.com – Persiapan menghadapi Championship Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) 2026, Pemerintah Provinsi Lampung menggelar High Level Meeting (HLM) untuk menyusun peta jalan dan rencana aksi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) 2026–2028.
HLM dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Marindo Kurniawan selaku Ketua Pelaksana Harian TP2DD Provinsi Lampung, di Ruang Sakai Sambayan, Kantor Gubernur Lampung, Kamis (9/4/2026).
Sekda Marindo menegaskan, penyusunan roadmap ETPD ini merupakan langkah percepatan digitalisasi transaksi keuangan daerah. Dimana, upaya ini tidak hanya berorientasi pada modernisasi sistem, tetapi memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan.
“Penyusunan peta jalan ini harus disusun secara terukur dan implementatif. Kita ingin memastikan bahwa seluruh transaksi pemerintah daerah ke depan semakin terdigitalisasi, sehingga pelayanan publik menjadi lebih cepat, efisien, dan akuntabel,” ujar Marindo.
Marindo menyebut, dalam hal tersebut sangat perlu dilakukan sinergi pemerintah kabupaten/kota, Bank Indonesia dan pihak OJK bersama OPD TP2DD dalam mendorong keberhasilan ETPD. Sebab, kolaborasi tersebut dinilai menjadi kunci dalam memperluas penggunaan transaksi non-tunai di Lampung.
“Pemprov turut mendorong peran Bank Lampung sebagai Bank Rekening Kas Umum Daerah (RKUD), agar optimal dalam mendukung kelancaran digitalisasi transaksi,” jelasnya.
Pemerintah Provinsi Lampung, sambungnya, juga memiliki inovasi digital untuk mendukung ETPD, yaitu aplikasi Saibara. Platform tersebut mampu memperkuat ekosistem digital daerah, khususnya dalam pelayanan publik dan transaksi keuangan.
Sementara, Terkait Championship TP2DD 2026, Marindo menegaskan bahwa ajang ini harus dijadikan sebagai motivasi untuk meningkatkan kinerja digitalisasi daerah. Ia berharap Lampung dapat menunjukkan capaian terbaik dalam implementasi ETPD di tingkat nasional.
Melalui HLM ini, Pemerintah Provinsi Lampung berkomitmen menyusun langkah strategis yang terarah guna mempercepat digitalisasi transaksi daerah, sekaligus mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kualitas pelayanan publik.
HLM yang digelar Pemprov Lampung, dihadiri pihak Bank Indonesia (BI), Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Lampung dan Bank Lampung.***