Polemik Biaya Umrah Rp38 Juta Belum Terjawab, Warganet Desak Pemkot Bandar Lampung Buka Rincian Anggaran

Wartasaburai, Bandar Lampung – Polemik Program Umrah Pemerintah Kota Bandar Lampung terus bergulir. Hingga kini, pertanyaan mengenai dasar penetapan biaya paket umrah yang disebut mencapai sekitar Rp38 juta per peserta belum mendapat penjelasan resmi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung.

Di tengah belum adanya klarifikasi tersebut, reaksi publik di media sosial semakin ramai. Pantauan Wartasaburai.com pada Selasa (4/8/2026) menunjukkan banyak warganet mempertanyakan alasan biaya program yang dibiayai melalui APBD itu dinilai lebih tinggi dibandingkan sejumlah paket umrah komersial dengan fasilitas yang diklaim sebanding.

Sejumlah warganet bahkan membagikan pengalaman mereka terkait biaya umrah. Salah seorang pengguna media sosial mengaku anggota keluarganya memperoleh fasilitas umrah melalui program pemerintah. Namun saat dirinya ingin ikut berangkat melalui biro perjalanan yang sama dengan biaya pribadi, harga yang ditawarkan mencapai sekitar Rp40 juta.

“Emak gua kemarin bayar sendiri 40 juta njirr,” tulis salah satu akun.

Pengalaman serupa juga diungkapkan pengguna lain yang mengaku mengeluarkan biaya sekitar Rp43 juta untuk satu jamaah.

“Emang mahal kocak, emak gua umroh untuk satu orang 43 juta,” tulis akun lainnya.

Di sisi lain, ada pula warganet yang menilai kenaikan harga paket umrah kemungkinan dipengaruhi melonjaknya tarif tiket pesawat dan biaya operasional perjalanan.

“Tapi emang tiket pesawat kan emang naik,” tulis seorang pengguna.

Meski demikian, penjelasan tersebut justru memunculkan pertanyaan baru. Jika kenaikan biaya memang dipengaruhi harga tiket atau komponen lain, masyarakat menilai pemerintah seharusnya dapat menjelaskan secara terbuka rincian penyusunan harga paket, mulai dari biaya transportasi, akomodasi, layanan di Arab Saudi, hingga komponen administrasi lainnya.

Tidak sedikit pula warganet yang meminta program tersebut diaudit agar seluruh proses penggunaan anggaran dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Sebagian mempertanyakan prioritas penggunaan APBD di tengah masih adanya kebutuhan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik di Kota Bandar Lampung. Bahkan, ada yang meminta aparat penegak hukum menelusuri apabila ditemukan dugaan penyimpangan.

Meski demikian, seluruh komentar yang beredar di media sosial merupakan pendapat pribadi para pengguna dan belum dapat dipastikan kebenarannya.

Sebelumnya, Wartasaburai.com telah mengungkap adanya pertanyaan mengenai biaya paket umrah Pemerintah Kota Bandar Lampung yang disebut mencapai sekitar Rp38 juta per peserta.

Redaksi kemudian mengajukan konfirmasi kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kota Bandar Lampung, Jhoni Asman, terkait dasar penetapan harga, mekanisme survei pasar, proses penunjukan biro perjalanan, serta rincian komponen biaya paket.

Saat dikonfirmasi pada Kamis (30/7/2026), Jhoni Asman menyatakan akan memberikan penjelasan pada hari berikutnya.

“Besok bisa enggak ngasih penjelasannya ya,” tulisnya melalui pesan WhatsApp.

Namun hingga berita ini diterbitkan, penjelasan yang dijanjikan belum juga disampaikan.

Belum adanya keterangan resmi dari Pemerintah Kota Bandar Lampung membuat pertanyaan publik mengenai dasar penetapan biaya, mekanisme pengadaan, serta penggunaan anggaran Program Umrah masih menggantung.

Di tengah meningkatnya perhatian masyarakat, transparansi dinilai menjadi langkah penting untuk menjawab keraguan publik dan menjaga akuntabilitas penggunaan dana APBD.