Langsung ke konten 
BANDAR LAMPUNG, Warta Saburai – Kebijakan Pemerintah Kota Bandar Lampung kembali menuai kritik. Melalui Dinas Koperasi dan UKM, anggaran sebesar Rp2,9 miliar digelontorkan pada 2026 untuk pengadaan gerobak UMKM.
Ironisnya, keputusan ini diambil tanpa kejelasan jumlah unit maupun spesifikasi teknis dalam dokumen anggaran.
Situasi tersebut memunculkan pertanyaan publik. Apakah pemerintah belajar dari pengalaman sebelumnya, atau justru mengulang kesalahan yang sama?
Pada 2025, program serupa telah menghabiskan anggaran besar untuk 100 unit gerobak listrik dengan harga mencapai Rp28 juta per unit. Alih-alih menjadi solusi bagi pelaku usaha kecil, bantuan itu justru menyisakan berbagai persoalan teknis di lapangan.
Di satu sisi, para penerima mengaku bersyukur mendapat bantuan cuma-cuma. Namun di sisi lain, mereka harus menanggung biaya tambahan untuk memodifikasi gerobak agar layak digunakan.
Seorang warga penerima manfaat mengungkapkan bahwa gerobak tersebut tidak sepenuhnya siap pakai. Ia bahkan harus mengeluarkan biaya pribadi untuk memperbaiki etalase dagangan.
Masalah tidak berhenti di situ. Dari aspek keamanan, kendaraan ini dinilai belum matang. Pengguna mengeluhkan kendali setir yang tidak stabil.
“Awalnya sempat kesulitan pakainya karena setirannya terasa berat ke kanan. Malah ada teman saya yang sampai terjungkal waktu pertama kali mencoba,” ujarnya di Bandar Lampung, Rabu (15/4/2026).
Persoalan teknis lain muncul dari sisi kebutuhan listrik. Dengan kapasitas daya rumah tangga kecil, proses pengisian baterai menjadi beban tersendiri.
“Kalau lagi ngecas gerobak, saya nggak bisa sambil nyalain Magicom buat masak nasi, soalnya listriknya nggak kuat kalau dipakai berbarengan,” keluhnya.
Hasil pantauan menunjukkan bahwa gerobak listrik ini memang memiliki keterbatasan mendasar. Sistem penggerak 48V tidak dirancang untuk medan menanjak seperti flyover atau perbukitan yang banyak ditemui di Bandar Lampung. Saat membawa beban penuh, tenaga motor melemah drastis.
Desain kendaraan juga dinilai kurang memperhatikan aspek keseimbangan. Penambahan etalase dagangan membuat titik berat bergeser, sehingga mengganggu stabilitas saat dikendarai.
Belum lagi faktor cuaca panas yang berpotensi mempercepat penurunan performa baterai. Dalam kondisi beban hingga 100 kilogram, jarak tempuh gerobak bahkan menyusut hingga sekitar 20 kilometer per sekali pengisian daya.
Komponen seperti ban dan rem pun cepat aus karena dipaksa bekerja di luar kapasitas desain awal.
Dengan berbagai catatan tersebut, keputusan menambah anggaran pada 2026 tanpa evaluasi terbuka justru terkesan terburu-buru. Alih-alih memperbaiki kualitas program, kebijakan ini berisiko memperpanjang daftar masalah yang sama.
Tanpa transparansi rincian anggaran dan spesifikasi teknis, efektivitas bantuan bagi UMKM kini bukan hanya dipertanyakan—tetapi juga dipertaruhkan.***