Sekolah Dasar di Pinggiran Bandar Lampung Masih Butuh Perhatian, Pemkot Diminta Evaluasi Skala Prioritas Anggaran

Wartasaburai, Bandarlampung — Persoalan kelayakan infrastruktur pendidikan dasar di Kota Bandar Lampung kembali menjadi sorotan. Sejumlah sekolah dasar, khususnya yang berada di kawasan pinggiran dan berbatasan dengan wilayah kabupaten lain, disebut masih membutuhkan perhatian pemerintah daerah.

Kondisi tersebut dinilai perlu segera ditangani mengingat sekolah bukan sekadar tempat berlangsungnya kegiatan belajar mengajar, tetapi juga fasilitas publik yang berkaitan langsung dengan keselamatan dan kenyamanan anak-anak.

Sekolah dengan bangunan yang mengalami kerusakan, fasilitas yang kurang memadai maupun sarana pendukung yang tidak optimal dikhawatirkan dapat mengganggu proses pembelajaran.

“Sekolah adalah fasilitas dasar. Jangan sampai anak-anak belajar dalam kondisi bangunan yang tidak memberikan rasa aman dan nyaman,” ujar salah satu pihak yang menyoroti persoalan tersebut.

Menurutnya, lokasi sekolah yang berada di wilayah pinggiran tidak boleh menjadi alasan berkurangnya perhatian pemerintah. Pemerataan pembangunan pendidikan harus mencakup seluruh wilayah kota, termasuk kawasan yang berada jauh dari pusat pemerintahan.

“Anak-anak di wilayah pinggiran memiliki hak yang sama. Mereka juga harus mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak,” katanya.

Anggaran Besar, Prioritas Dipertanyakan

Sorotan terhadap kondisi sekolah tersebut kemudian dikaitkan dengan kebijakan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bandar Lampung.

Salah satu pos yang menjadi perhatian adalah alokasi hibah kepada lembaga vertikal yang pada 2026 disebut mencapai lebih dari Rp55 miliar.

Besarnya anggaran tersebut memunculkan pertanyaan mengenai skala prioritas belanja daerah, terutama ketika masih terdapat fasilitas pendidikan dasar yang membutuhkan rehabilitasi.

“Masyarakat tentu ingin melihat anggaran daerah memberikan manfaat yang nyata. Salah satunya memastikan anak-anak bisa belajar di sekolah yang aman dan nyaman,” ujarnya.

Namun demikian, persoalan rehabilitasi bangunan sekolah dinilai tidak bisa begitu saja dibebankan kepada dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Dana BOS memiliki ketentuan penggunaan dan peruntukan tertentu. Karena itu, kebutuhan pembangunan maupun rehabilitasi fisik dengan skala tertentu membutuhkan dukungan anggaran pemerintah daerah melalui mekanisme yang sesuai dengan aturan.

“Harus ada kejelasan mengenai tanggung jawab dan sumber anggarannya. Jangan sampai sekolah yang kondisinya membutuhkan penanganan justru harus menunggu terlalu lama,” katanya.

Pemkot Diminta Turun Langsung

Pemerintah Kota Bandar Lampung juga didorong melakukan pemetaan kondisi seluruh sekolah dasar secara berkala. Pendataan tersebut penting untuk menentukan tingkat kerusakan sekaligus menetapkan sekolah mana yang harus mendapat penanganan lebih dahulu.

Sekolah yang mengalami kerusakan dan berpotensi mengancam keselamatan siswa maupun guru dinilai harus menjadi prioritas.

“Pemerintah harus melihat langsung kondisi di lapangan. Dari situ bisa ditentukan mana yang sifatnya mendesak dan mana yang masih bisa ditangani secara bertahap,” tegasnya.

Selain pembangunan dan rehabilitasi, pemeliharaan rutin juga dinilai tidak kalah penting. Kerusakan kecil yang segera ditangani dapat mencegah biaya perbaikan menjadi lebih besar di kemudian hari.

Persoalan pemerataan juga menjadi perhatian. Jangan sampai terdapat perbedaan kualitas infrastruktur yang terlalu jauh antara sekolah yang berada di pusat kota dengan sekolah di kawasan perbatasan.

Pemerataan fasilitas pendidikan dinilai menjadi bagian dari upaya memastikan seluruh anak di Bandar Lampung memperoleh lingkungan belajar yang layak.

“Ukuran keberhasilan pengelolaan anggaran bukan hanya besarnya nilai yang dialokasikan, tetapi sejauh mana manfaatnya benar-benar dirasakan masyarakat, termasuk oleh siswa di sekolah-sekolah pinggiran,” pungkasnya.

Pemkot Bandar Lampung diharapkan segera mengevaluasi kondisi infrastruktur sekolah dasar, menyusun skala prioritas rehabilitasi, serta memastikan anggaran pendidikan diarahkan secara efektif untuk kebutuhan yang paling mendesak.

Langkah berikutnya yang penting adalah memastikan data sekolah mana saja yang rusak beserta nilai anggaran rehabilitasinya, sehingga sorotan terhadap prioritas APBD dapat disajikan lebih konkret.