BEM-SI Lampung Gelar Aksi Rapor Merah, Soroti Kelangkaan BBM hingga Kebijakan Pemerintah

BANDAR LAMPUNG, WARTASABURAI – Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM-SI) Wilayah Lampung menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Rapor Merah 2 Tahun Rezim Prabowo-Gibran” di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung, Senin (26/10/2026) sore.

Dalam aksi tersebut, mahasiswa mendesak Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia segera menyelesaikan persoalan kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang memicu antrean panjang di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU).

Mahasiswa menilai kesulitan memperoleh BBM telah mengganggu aktivitas masyarakat. Kondisi ini terutama dirasakan para pengemudi dan pelaku usaha yang membutuhkan pasokan bahan bakar untuk menjalankan kegiatan sehari-hari.

Sekitar 100 mahasiswa dari tujuh perguruan tinggi di Lampung mengikuti aksi tersebut. Massa berasal dari Universitas Lampung (Unila), Universitas Bandar Lampung (UBL), Politeknik Negeri Lampung (Polinela), Universitas Tulang Bawang (UTB), Akademi Farmasi Cendikia Farma Husada, STKIP, dan IIB Darmajaya.

Massa tiba di kawasan Tugu Adipura sekitar pukul 16.22 WIB dengan berkonvoi, kemudian menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah melalui orasi secara bergantian.

Mahasiswa Soroti Antrean BBM hingga Empat Jam

Persoalan kelangkaan BBM menjadi salah satu isu utama yang disuarakan mahasiswa. Mereka menyoroti antrean panjang di SPBU yang dinilai menyita waktu masyarakat dan berpotensi menghambat kegiatan ekonomi.

Perwakilan BEM FISIP Unila dalam orasinya menyinggung kondisi pengemudi yang harus menunggu berjam-jam untuk mendapatkan bahan bakar.

“Hari ini kita lihat bersama bagaimana di setiap pom bensin masyarakat mengantre untuk mendapatkan bahan bakar. Kita lihat para supir mengantre lebih dari 4 jam hanya untuk mendapatkan bahan bakar,” tegasnya.

Menurut mahasiswa, persoalan pasokan BBM tidak hanya berkaitan dengan kebutuhan transportasi, tetapi juga berpotensi memengaruhi kelancaran distribusi barang dan kebutuhan pokok.

Karena itu, mereka meminta pemerintah segera mengevaluasi distribusi energi agar masyarakat tidak terus menanggung dampak dari persoalan tersebut.

Kritik terhadap pengelolaan BBM juga disampaikan perwakilan BEM Fakultas Hukum UBL. Ia mempertanyakan keberpihakan pemerintah terhadap masyarakat yang harus menghadapi kesulitan di lapangan.

“Ini bukan lagi soal bensin, kawan-kawan. Ini soal kejujuran. Mereka enak-enakan di ruangan ber-AC, sedangkan kita ngantri panas-panasan di sana,” ujarnya.

Pertanyakan Efektivitas Struktur Kabinet

Selain menyoroti persoalan energi, mahasiswa turut mengkritik struktur Kabinet Merah Putih, khususnya pembagian tanggung jawab pejabat yang dinilai perlu dievaluasi.

Presiden BEM Universitas Lampung sekaligus Koordinator BEM-SI Wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel), Aditiya Putra Bayu, mempertanyakan efektivitas rangkap jabatan di tengah berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

“Menteri ESDM merangkap sebagai Menko Hilirisasi dan Energi. Apakah itu yang dipertontonkan? Apakah itu solusi bagi rakyat?” kata Aditiya.

Mahasiswa menilai evaluasi terhadap struktur pemerintahan diperlukan agar penanganan persoalan publik dapat berjalan lebih efektif dan tanggung jawab setiap pejabat menjadi jelas.

Enam Tuntutan untuk Pemerintah

Dalam pernyataan sikapnya, BEM-SI Lampung menyampaikan enam tuntutan yang mencakup persoalan energi, tata kelola pemerintahan, pendidikan, hingga demokrasi.

Pertama, mahasiswa mendesak pemerintah segera mengatasi kelangkaan BBM dan memperbaiki distribusinya agar kebutuhan masyarakat terpenuhi.

Kedua, mereka meminta pencopotan menteri yang dinilai bermasalah serta evaluasi terhadap struktur kabinet.

Ketiga, mahasiswa mendesak pengusutan dugaan suap dalam pengurusan izin Hak Guna Usaha (HGU) yang dikaitkan dengan Nusron Wahid.

Keempat, mereka meminta pemerintah mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih dengan tetap memprioritaskan anggaran pendidikan dan kesehatan.

Kelima, mahasiswa menuntut penguatan demokrasi serta penghentian tindakan yang dinilai membungkam aktivis dan membatasi kebebasan menyampaikan kritik.

Keenam, mereka meminta pemerintah memperbaiki tata kelola anggaran negara dan menindaklanjuti berbagai dugaan penyimpangan yang menjadi perhatian publik.

Anggaran Pendidikan dan Pelaksanaan MBG Ikut Disorot

Di sektor pendidikan, mahasiswa mempertanyakan arah kebijakan penganggaran pemerintah, terutama terkait pelaksanaan program MBG yang dinilai berpotensi mempersempit ruang pembiayaan kebutuhan pendidikan.

Mereka juga menyoroti tingginya biaya pendidikan serta kasus keracunan makanan yang terjadi dalam pelaksanaan program tersebut.

Bagi mahasiswa, pemenuhan kebutuhan pendidikan dan kesehatan harus tetap menjadi prioritas dalam penyusunan anggaran negara. Pemerintah juga diminta memastikan setiap program berjalan dengan pengawasan yang memadai dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Selain itu, massa mendesak evaluasi terhadap pengelolaan keuangan negara agar penggunaan anggaran lebih berorientasi pada kebutuhan publik.

Tabur Bunga dan Galang Dana untuk Korban Karhutla

Tidak hanya menyampaikan kritik politik dan kebijakan pemerintah, mahasiswa juga menggelar aksi simbolik berupa tabur bunga, penyalaan lilin, dan mengheningkan cipta di kawasan Tugu Adipura.

Kegiatan tersebut menjadi bentuk keprihatinan terhadap kondisi demokrasi, tata kelola pemerintahan, serta bencana kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang berdampak pada masyarakat di Sumatra Selatan dan Kalimantan.

BEM-SI Lampung juga menyampaikan rencana penggalangan dana untuk membantu warga yang terdampak karhutla.

Mahasiswa menilai penanganan bencana lingkungan harus disertai langkah nyata untuk melindungi masyarakat, termasuk memperhatikan dampak kesehatan dan kondisi warga di wilayah terdampak.

Aksi yang mendapat pengawalan personel Polresta Bandar Lampung itu berlangsung tertib. Massa kemudian membubarkan diri sekitar pukul 17.36 WIB.

Mahasiswa menyatakan akan mempertimbangkan menggelar aksi lanjutan dengan jumlah peserta lebih besar apabila tuntutan yang disampaikan tidak mendapat tanggapan dari pemerintah pusat.