Bandar Lampung, Warta Saburai – Pemerintah Kota Bandar Lampung mempercepat pembangunan infrastruktur melalui skema pinjaman daerah sebesar Rp99,15 miliar dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI). Dana segar dari badan usaha milik negara di bawah Kementerian Keuangan itu diarahkan untuk membiayai sejumlah proyek strategis pada 2026.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) per 27 April 2026, anggaran tersebut dialokasikan ke sepuluh paket pekerjaan. Fokus utamanya meliputi peningkatan kualitas jalan dengan sistem beton (rigid) serta revitalisasi trotoar di sejumlah ruas jalan protokol.

Dinas Pekerjaan Umum Kota Bandar Lampung menyebutkan, program ini bertujuan meningkatkan aksesibilitas sekaligus mempercantik wajah kota. Proyek dengan nilai terbesar adalah peningkatan Jalan Pangeran Sultan Agung Tirtayasa di Kecamatan Sukabumi dengan pagu mencapai Rp35,9 miliar.

Selain itu, revitalisasi trotoar Jalan Sultan Agung di Kecamatan Way Halim juga menjadi prioritas dengan anggaran Rp22 miliar. Sejumlah proyek lain turut masuk dalam daftar, di antaranya peningkatan Jalan Ratu Dibalau di Kecamatan Tanjung Senang senilai Rp9 miliar dan Jalan Letkol Endro Suratmin di Kecamatan Sukarame sebesar Rp6,25 miliar.

Perbaikan juga menyasar ruas Jalan R.A. Basyid, Jalan Pulau Pisang, serta kelanjutan Jalan Wala Utama. Sementara di kawasan pusat kota, pemerintah merencanakan penataan trotoar di Jalan Jenderal Sudirman (Rp8,95 miliar), Jalan Pangeran Diponegoro (Rp3,5 miliar), dan Jalan Ahmad Yani (Rp2,5 miliar).

Ketua Komisi III DPRD Kota Bandar Lampung, Agus Djumadi, membenarkan adanya dukungan pendanaan eksternal tersebut. Ia menyebut pinjaman dari SMI menjadi salah satu penopang utama pembangunan infrastruktur tahun ini.

“Untuk tahun 2026 ini kita diperbantukan dengan adanya bantuan SMI. Ini penggunaannya untuk infrastruktur dan salah satunya juga untuk TPA Bakung,” ujar Agus, Senin (27/4/2026).

Agus menegaskan, pihak legislatif akan terus memantau penyesuaian anggaran agar pemanfaatan dana pinjaman berjalan optimal dan tepat sasaran.

Ia menjelaskan, terdapat tiga fokus utama pembangunan tahun 2026. Pertama, perbaikan jalan lingkungan yang menjadi prioritas menyusul banyaknya keluhan masyarakat. Kedua, pembenahan sistem drainase, baik di jalan lingkungan maupun jalan protokol.

Menurutnya, penanganan drainase perlu didukung dengan penyusunan masterplan sungai dan drainase sebagai langkah jangka panjang untuk mengurangi risiko banjir.

“Mudah-mudahan ini meminimalisir walaupun tidak secara keseluruhan untuk penanganan banjir,” katanya.

Agus menambahkan, penanganan banjir harus dilakukan secara terintegrasi dari hulu hingga hilir melalui koordinasi dengan pemerintah provinsi dan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS).

Adapun prioritas ketiga adalah transformasi sistem pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bakung yang ditargetkan rampung pada 2027. Pemerintah berencana meninggalkan metode open dumping dan beralih ke sistem control landfill atau sanitary landfill guna mengurangi dampak lingkungan, terutama rembesan air lindi ke permukiman warga.

Agus menyatakan dukungan penuh DPRD terhadap langkah pemerintah kota dalam mempercepat pembangunan infrastruktur. Ia juga membuka kemungkinan penambahan anggaran apabila dibutuhkan di kemudian hari.

“Kami Komisi III sangat mendukung apa yang dilakukan oleh pemerintah kota, dan ketika nanti memang perlu adanya penambahan anggaran, kita akan duduk bersama,” ujarnya. (*)